Mimbarrepublik.com, Jakarta- Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal netralitas para penjabat (Pj) kepala daerah. Selain itu, presiden juga meminta agar pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.
“Saya minta gubernur, bapak- ibu bupati wali kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), tapi tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera,” terang presiden saat memberikan pengarahan pada penjabat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10).
Presiden mengatakan pemda yang tidak netral akan terlihat. Oleh karena itu, ia meminta para penjabat untuk berhati-hati termasuk untuk para aparatur sipil negara (ASN) diimbau agar netral.
Menanggapi hal itu, ditemui terpisah, Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti, menyebut netralitas pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan syarat mutlak tanpa terkecuali.
“Netralitas pemerintah dan penyelenggara pemilu merupakan syarat mutlak penyelenggaraan pemilihan presiden-wakil presiden dan legislatif yang berkualitas,” tegas Abdul Mu’ti kepada awak media, Selasa (31/10/2023).
Menurutnya, untuk memastikan netralitas aparat dan penyelenggara pemilu diperlukan kontrol oleh masyarakat. Abdul menegaskan seluruh aparatur negara dilarang keras menggunakan fasilitas negara dan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pemenangan capres tertentu.
“Semua aparatur Pemerintah tidak boleh menggunakan fasilitas negara, mengerahkan sumberdaya, dan membelanjakan anggaran negara, apalagi untuk kepentingan pemenangan capres-cawapres dan partai politik tertentu,” paparnya. (*Nur)
