Mimbarrepublik.com, Jakarta– PDI Perjuangan (PDIP) telah resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Belakangan, muncul isu adanya kontrak politik PDIP dengan Ganjar terkait pemilihan menteri.
Diketahui, Pada Minggu 11/6/2023, kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis,
“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.”
Akan tetapi pada Selasa 13/6/2023, Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, “Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!”
Cuitan Ade Armando tersebut, langsung ditanggapi oleh Ganjar, POLITIKUS PDI Perjuangan tersebut membantah mengenai kontrak dengan PDI Perjuangan. jika ia menjadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.
“Oh enggaklah. Kan sistem presidensial itu soal menteri anu prerogatifnya presiden. Jadi serahin ke presiden.”tandas Ganjar kepada awak media, seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas mengenai penataan kawasan Candi Borobudur di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/6).
Menurut Ganjar, Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga yang menentukan kedudukan seorang menteri dalam kabinet adalah Presiden, bukan partai politik, ia juga menegaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara dirinya dan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.
“Kontrak Politik saya dengan Partai adalah mewujudkan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.”tandas Ganjar. (*Nur)
