Mimbarrepublik.com, Jakarta- Polemik dan kontroversi Pesantren Al-Zaytun memantik komentar dari DR. KH. Said Aqil Siroj. Pemerintah dikatakannya harus mengambil alih Al-Zaytun.
Berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK), Kiai Said melihat Al-Zaytun memiliki tata cara hidup dan kehidupan yang terpisah dengan masyarakat pada umumnya. Akibatnya bukan tidak mungkin dengan ketertutupan itu melahirkan banyak kamuflase.
“Eksklusivitas mereka bisa menggerakkan tata nilai yang radikal, ekstrem, dan intoleran. Dari situ bukan tidak mungkin menjadi embrio gerakan anti-NKRI,” kata Kiai Said dalam keterangan pers tertulis, Senin (17/7/2023).
Mantan Ketua Umum PBNU ini mengatakan Al-Zaytun bila dicermati proses indoktrinasinya, patut dicurigai sebagai fenomena ideologisasi, kaderisasi, gerakan anti-Pancasila, atau anti-NKRI. Maka ia menyampaikan jangan terkecoh dengan bungkus yang rapi, atau pembelajaran berbasis pendidikan formal.
“Bahkan patut dicurigai ekositem, tata laksana, dan organ gerakan yang mereka ciptakan mengarah kepada pembentukan negara dan negara. Jadi negara tidak boleh kalah dengan sindikasi Al-Zaytun,” ujar Kiai Said.
Oleh karena itu Kiai Said mendesak pemerintah segera mengambil alih Al-Zaytun. Tujuannya untuk membenahi dan menginstal ulang sistem pendidikan di sana. Itu supaya tidak bertentangan dengan cita-cita NKRI, Lebih utama lagi agar tidak menjadi tempat bersemainya benih Negara Islam Indonesia (NII). Keberadaan alumni, jejaring, hingga peserta didiknya juga harus dilihat lagi.
“Instrumen kebijakan berupa Inpres Gerakan Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi harus segera dibuat. Ini supaya dapat jadi pijakan hukum dan landangan operasional untuk mencegah, mewaspadai, dan memberantas ideologi hingga kaderisasi gerakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” tandas Kiai Said. (*Nur)
