Mimbarrepublik.com, Jakarta- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin menyayangkan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terlihat membatasi pergerakan penyidik untuk mengungkap kasus korupsi BTS Kominfo ke tersangka lain.
Diketahui, Kejagung telah melimpahkan berkas perkara dua tersangka terakhir, yakni Yusrizki dan Windi Purnama ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan.
“Saya memang pesimis untuk bisa perkara ini bisa berkembang ke yang lain-lain. Karena nampak Kejagung membatasi hanya fokus terhadap tersangka yang ada,” ungkap Boyamin kepada wartawan, Selasa ,5/9/2023.
Meski begitu, Boyamin berharap agar penyidik Kejagung tetap menegakkan keadilan dan melakukan pendalaman terhadap siapapun terutama yang menerima aliran dana kasus yang merugikan negara hingga Rp8,3 triliun itu.
“Apapun mereka setidaknya penadah hasil kejahatan. Bisa dikenakan pasal pencucian uang,” ujarnya.
Sejatinya, kata Boyamin, penyidik Kejagung bisa mengejar tersangka baru melalui alat bukti CCTV, melakukan penyadapan pembicaraan telepon untuk mendalami kemungkinan adanya makelar dalam kasus BTS.
“Bahkan, penyidik bisa menggunakan sarana elektronik untuk pembuktian berdasarkan UU yang baru Nomor 11 tahun 2021,” terang Boyamin.
“Jadi, mestinya Kejagung bisa melakukan itu, dalam rangka mencari aliran dana, saya berharap kegaung tetap menindaklanjuti ini,” tegasnya.
Jika penyidikan kasus korupsi BTS Kominfo berhenti dengan delapan tersangka, bukan tidak mungkin MAKI akan layangkan gugatan praperadilan kembali.
“Kami gugat praperadilan kalau ini berhenti dengan tersangka yang ada saja. Kita tunggu prosesnya,” tandas Boyamin. Adapun Kejagung telah limpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo, yaitu Muhammad Yusrizki ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor).
Sementara itu Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menuturkan berkas perkara Yusrizki telah dilakukan serah terima tanggung jawab tersangka atau Tahap II dari Tim Jaksa Penyidik kepada JPU PN Jaksel pada 16 Agustus 2023.
“Akan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung 16 Agustus 2023 sampai 4 September 2023 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” terang Ketut.
Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PRIN-2075/M.1.14/Ft.1/08/2023 Tanggal 16 Agustus 2023.
Setelah dilakukan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti, lanjut Ketut, tim JPU akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) milik Happy Hapsoro itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Tak hanya Yusrizki, Jampidsus Kejagung juga menyatakan berkas perkara tersangka Windi Purnama telah lengkap secara formil dan materiil (P-21) pada Tanggal 9 Agustus 2023.
Tersangka dugaan korupsi menara BTS yang juga Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera saat ini sedang dipersiapkan untuk dilakukan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada JPU PN Jaksel. (*Nur)
