Mimbarrepublik.com, Jakarta– Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi telah mendatangi gedung KPK RI. Kedatangan Pras, sapaan akrab Presetyo, ditujukan untuk memberikan keterangan soal kasus dugaan korupsi pengadaan lahan.
Terkait Pengadaan Tanah Pulo Gebang, Pras berujar, kehadirannya ke Gedung Merah Putih adalah bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi.
“Komitmen saya mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan selalu kooperatif apabila KPK membutuhkan data untuk memberantas kasus korupsi di Jakarta, memberikan keterangan apapun itu jika diperlukan,” ujar Pras, kepada wartawan di gedung KPK, Senin 10/4/2023 lalu.
KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur yang dilakukan pada 2018-2019. Dalam penyelidikan ini, KPK turut menggeledah kantor anggota DPRD DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta pada 21 Maret lalu.
Tiga mantan anggota DPRD DKI Jakarta turut diperiksa yakni Achmad Zairofi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Sangaji dari Fraksi Partai Hanura, Yusriah Dzinnun dari Fraksi PKS. KPK juga memeriksa Lulu Mawaddah yang merupakan staf Yusriah Dzinnun.
Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi lahan di Munjul, Jakarta Timur di mana tersangkanya adalah mantan Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Pinontoan. Untuk kasus itu, Yoory telah mendapat vonis enam tahun dan denda Rp500 juta dan dipenjara di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat
Pada perkembangannya kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa mantan anggota DPRD DKI Jakarta Ruslam Amsyari FS dalam kasus dugaan rasuah pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur pada Senin (17/4). Dia diminta menjelaskan aliran dana dalam penyertaan modal daerah dalam proyek tersebut.
“Tim penyidik juga mendalami adanya aliran uang ke beberapa pihak terkait atas PMD (penyertaan modal daerah) tersebut dengan sebutan THR (tunjangan hari raya),” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa 18/4/2023 di gedung KPK.
Ali enggan memerinci lebih lanjut penerima uang panas berdalih THR tersebut. KPK juga mendalami pembahasan penyertaan modal daerah dalam pengadaan lahan tersebut.
“Didalami pengetahuannya kembali antara lain terkait pembahasan PMD Pemda DKI dalam APBD Tahun 2018 dan Tahun 2019 ke Perumda Sarana Jaya untuk pelaksanaan tanah di Pulo Gebang,” ucap Ali.
Kasus dugaan korupsi ini sudah ada di tahap penyidikan. KPK belum dapat menyampaikan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk, uraian dugaan tindak pidana.
“Kami akan menyampaikan keterangan lengkap nanti melalui konferensi pers. saat ini Penyidik masih mendalami perkara itu melalui temuan alat bukti serta memanggil pihak yang terkait, teman-teman pers, mohon kesabarannya,” pungkas Ali Fikri.
