Mimbarrepublik.com, Jakarta- Front Mahasiswa Kabupaten Puncak Se-Jawa dan Bali melakukan aksi di depan kementerian dalam negeri, Senin 25/9/2023.
Mereka mendesak agar Menteri menolak Sekda Kabupaten Puncak Darwin Tobing dengan alasan bukan asli Papua dan agar Menteri mempertimbangkan dua nama putera asli Kabupaten Puncak yaitu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah Neno Tabuni dan Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah Yopi Murib.
“Kami menolak orang bukan Papua untuk menjadi Penjabat Bupati di Puncak. Kami meminta Bapak Tito Karnavian jangan melecehkan itu Undang Undang Otonomi Daerah”, demikian salah seorang orator aksi menyampaikan.
Dalam siaran persnya massa mahasiswa juga menuding adanya indikasi bahwa hak-hak putera daerah Orang Asli Papua (OAP) selalu diambil alih oleh para elit politik baik di daerah maupun pusat.
Mahasiswa aksi menuntut Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan Pj Bupati Kabupaten Puncak harus berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah.
Informasi yang diterima media, hari ini aksi penolakan oleh masyarakat dan mahasiswa juga terjadi di Nabire, Ibukota Papua Tengah. Aksi penolakan di Kemendagri ini menjadi babak baru sejak tarik ulur pengusulan nama Darwin Tobing di DPRD Kabupaten Puncak yang sempat mengalami deadlock selama tiga hari pada Agustus lalu. (*Nwn)
