Mimbarrepublik.com, Jakarta: Peningkatan dana desa di Indonesia pada 2023 ini dianggap bisa membantu pembangunan dan kemiskinan di desa. Sebab, pergeseran anggaran begitu signifikan dan sangat kuat untuk membangun desa dan juga masyarakatnya.
“Kita yakin, bahwa dari hasil musyawarah desa akan mulai kembali membangun,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta, kepada pers, Jumat 30/6/2023 di Jakarta.
Menurut Ivan, ada pergeseran dana secara signifikan. Salah satunya melalui dari dana yang sebelumnya digunakan penanganan Covid-19.
Ia mengatakan, pada 2022 lalu, pendanaan pembangunan desa hanya 33 persen dan penanganan Covid-19 serta BLT desa hanya sebesar 42 persen. Namun, ditahun ini pembangunan desa telah mencapai 52 persen dan untuk dana BLT desa 17 persen.
“Desa akan mulai kembali membangun dengan pergeseran itu, yang mulanya hanya 33 persen sekarang sudah 52 persen,” katanya Ivan. Menurutnya, dana desa dan APBDes sangatlah penting untuk pembangunan setiap desa, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik.
Salah satunya untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di desa, seperti di wilayah Papua, Nusa Tenggara, dan lainnya. “Artinya desa-desa mempunyai kebijaksanaan sendiri untuk penanganan kemiskinan di wilyahnya,” katanya.
“Jadi meskipun ada arahan prioritas lain, tetapi sepenuhnya semuanya hasil musyawarah desa. artinya suatu kebijakan akan berpengaruh kepada negara Indonesia,” ucap Ivan. (*Nur)