Mimbarrepublik.com, Yogyakarta: Pemerhati perdagangan ekonomi dunia dan politik internasional menyebut hilirisasi mutlak harus dilakukan. Hal itu karena secara ekonomi berdampak pada penguatan nilai tambah.
“Menambah nilai produk yang diekspor secara mentah. Penambahan nilai produk kita sudah buktikan,” kata pemerhati perdagangan ekonomi dunia dan politik internasional, Riza Noer Arfani, kepada pers, Kamis 13/7/2023 di Yogyakarta
Menurutnya, diskusi pemangku kepentingan soal kebijakan hilirisasi belum efisien. Belum ada peran industri di kebijakan hilirisasi.
“Proses hilirisasi harus melibatkan pelaku bisnis dalam negeri. Lalu masalah lainnya soal tata kelola di antara pelaku, pebisnis, dan industri,” tukasnya.
Presiden Joko Widodo memberikan respons terkait Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). IMF meminta Indonesia untuk menghapus program hilirisasi.
Jokowi meminta kepada seluruh menterinya untuk mengkaji beberapa program hilirisasi industri. Lalu infrastruktur energi baru terbarukan hingga ekonomi hijau, yang belum bisa berjalan. (*Red)