Mimbarrepublik.com, Jakarta- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna mengatasi permasalahan krisis air. Dengan menyiapkan langkah jangka panjang, Pemerintah Pusat diharapkan menjadi ujung kebijakan dalam mengatasi krisis air bersih.
“Jadi krisis air bersih bukan hanya tanggung jawab Pemda saja, tapi pusat pun harus bisa turut berperan. Termasuk dengan mencakup investasi infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga pusat tidak seperti lepas tangan terhadap kendala di daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras kepada awak media, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 25/9/2023.
Selain teknologi pemurnian air, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai diperlukan langkah lain yang dapat dilakukan Pemerintah. Mulai dari memperluas ruang tampung air dengan pembangunan bendungan hingga menyediakan tempat titik suplai air di berbagai daerah terdampak.
Lebih lanjut, Iwan Aras mendorong Pemerintah untuk cepat bergerak melakukan langkah aktif dalam mengatasi masalah krisis air. Iwan Aras mengatakan, kesulitan air bersih yang dialami warga dapat berdampak pada banyak hal. “Karena air bersih adalah kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat. Dengan meluasnya masalah krisis air, harus ada intervensi yang akurat dari Pemerintah sehingga kesulitan yang dihadapi warga tidak berkepanjangan,” tandasnya.
Di sisi lain, Iwan Aras menyoroti dampak negatif dari krisis air bersih. Ia menilai, ketidakstabilan pasokan air dapat mengganggu produksi pertanian, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan harga makanan yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.
“Selain itu penurunan pasokan air bersih dapat mengganggu operasi industri, mengurangi produksi, dan meningkatkan biaya operasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional,” sebut Iwan Aras.
Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini mengingatkan, ketidaktersediaan air bersih yang memadai juga dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular yang terkait dengan air. Penyakit tersebut, menurut Iwan, seperti diare, kolera, dan penyakit kulit.
“Masyarakat dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah adalah yang paling rentan terhadap penyakit-penyakit ini. Oleh karena itu, prioritas utama Pemerintah haruslah melibatkan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman krisis air bersih. Salah satunya dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan air,” tandasnya. (*Nur)
