Mimbarrepublik.com, Jakarta- Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS yang merugikan negara Rp 8 triliun, setelah menjalani pemeriksaan penyidik Kejagung RI, hari ini Rabu, 17/5/2023, kemudian Jhonny G Plate dengan menggunakan mobil tahanan Kejagung RI, dengan menggunakan rompi warna orange, Menkominfo Jhonny G Plate di bawa ke Rutan Salemba, untuk menjalani masa tahanan selama 20 hari.
Sontak saja, informasi yang mengejutkan itu, mendapat respon dari berbagai kalangan, salah seorang diantaranya dari Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, ia mengatakan Hal itu diduga akan mempercepat reshuffle kabinet.
“Presiden Jokowi setidaknya mendapat justifikasi untuk mereshuffle menkominfo dan menteri lainnya dari Nasdem. “ungkapnya kepada pers, Rabu 17/5/2023 di Jakarta.
Harapannya, lanjut Jamaluddin, reshuffle yang dilakukan bukanlah atas pertimbangan politis semata. Pengganti Johnny G Plate haruslah sosok yang mumpuni di bidang komunikasi dan informatika.
Karena itu, pengganti Johnny G Plate diharapkan sosok yang berlatar belakang kepakaran komunikasi. Hal itu dimaksudkan agar Menkominfo yang baru tak perlu waktu lama untuk memahami tugas dan fungsi kominfo. Dengan begitu, Menteri yang baru dapat langsung melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
Hal itu sangat urgen mengingat strategisnya sistem komunikasi Indonesia. Tanpa adanya sistem komunikasi Indonesia tentunya informasi daripusat ke daerah dan sebaliknya tidak.akan berjalan lancar. Padahal setiap keputusan diperlukan informasi yang cepat, lengkap, dan.akurat.
Karena itu, ucap Jamil. diperlukan menteri yang memahami filosofis, prinsip, dan implementasi sistem komunikasi. Orang seperti ini idealnya berlatar belakang komunikasi.
Jadi, Jokowi Idealnya memilih pengganti Johnny G Plate sosok yang memahami komunikasi, khususnya sistem komunikasi.
Sosok menteri seperti ini diharapkan dapat melahirkan sistem komunikasi Indonesia yang sesuai dengan semangat otonomi daerah dan sistem demokrasi yang berlaku sejak reformasi dikumandangkan, kalau hal itu terwujud, maka Jokowi melalui menterinya menghasilkan yang monumental. Prestasi seperti ini yang harus dilakukan agar setiap kementerian menghasilkan yang monumental.
“Hal seperti ini yang akan dikenang rakyat Indonesia, bukan sekedar kerja-kerja rutinitas yang hasilnya dapat dilakukan orang kebanyakan, mestinya dari kalangan profesional jangan dari kalangan politisi, yang paham komunikasi”tandasnya. (*Red)
