Mimbarrepublik.com, Jakarta– Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (Forkamri) Albert Hama mendorong Kemenko Polhukam, Kemenhan, Panglima TNI, dan Komisi I DPR RI untuk segera membentuk Komondo Daerah Militer (Kodam) baru, khususnya wilayah Indonesia Timur, seperti NTT, Maluku Utara, serta beberapa provinsi baru di Tanah Papua.
Pasalnya, kata Albert, meningkatnya dinamika keamanan regional dan global serta tantangan keamanan di tiga wilayah Indonesia Timur tersebut perlu diikuti dengan pembentukan satuan komando di provinsi yang baru, Kalau melihat urgensinya, maka Kodam baru saat ini sangat kita perlukan, khususnya di wilayah NTT, Maluku Utara, dan Papua dengan adanya provinsi baru.
Selain karena rentang kendali wilayah yang luas yang tidak bisa sepenuhnya dijangkau dengan Kodam yang ada saat ini, alasan lain adalah dinamika keamanan baik regional maupun global yang intensitasnya terus meningkat.” ungkap Albert kepada pers, Kamis 4/5/2023 di Jakarta.
Dalam kajian internal Forkamri, Kodam NTT, Maluku Utara, dan beberapa provinsi baru di Papua merupakan wilayah strategis pertahanan yang harus diberi perhatian khusus, NTT yang berbatasan dengan wilayah Timor Leste dan Australia, lalu lintas perdagangan melalui Selat Malaka,
“Posisi Maluku Utara sebagai jangkar wilayah Timur bersama Papua yang berbatasan langsung dengan PNG (Papua Nugini), ditambah lagi gejolak keamanan Papua belakangan yang semakin meningkat itu semua perlu komando militer yang kuat,” jelas Ketua Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.
Albert menambahkan, fungsi teritorial TNI Angkatan Darat memegang peran penting dalam konteks tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) TNI.
Apalagi dikaitkan dengan dinamika ancaman aktual termasuk upaya percepatan pembangunan yang membutuhkan peran serta TNI di lingkup teritorial. Selain itu sebagai bagian dari komando teritorial (Koter), Kodam merupakan komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI AD.
“Kehadiran Kodam jangan selalu dianggap pengerahan kekuatan militer tetapi fungsi teritorialnya yang harus kita perhatikan juga, karena di sana ada tugas komunikasi sosial, percepatan pembangunan, tugas kebencanaan yang sifatnya membantu masyarakat secara langsung. Dan daerah-daerah ini memang butuh percepatan, salah satunya melalui kehadiran Kodam.” tukasnya.
Bahkan, dia meyakini apabila tugas koter berhasil, maka pendekatan militer tidak menjadi pilihan lagi, Kasus di Papua misalnya bisa masuk melalui pendekatan ini. Bukan senjatanya tetapi partisipasi TNI bersama masyarakat membangun suatu wilayah itu yang jadi alat utama perjuangan pertahanan.
“Karena kalau masyarakat dan TNI sudah bersatu, maka dengan sendirinya pertahanan wilayah tersebut akan kuat.” pungkas tokoh pemuda Indonesia Timur ini. (*Nur)
