Mimbarrepublik.com, Jakarta- Lonjakan harga pangan yang terjadi belakangan menuai keprihatinan dari kalangan politisi di DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, kondisi tersebut sangat berdampak terhadap penghidupan warga kelas menengah ke bawah.
Salah seorang Legislator Provinsi DKI Jakarta, yang menyikapi kondisi tersebut, tak lain tak bukan adalah anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, Pemprov DKI Jakarta segera mengevaluasi perihal lonjakan harga pada kebutuhan pokok.
Sementara itu menurut infopangan.jakarta.go.id per tanggal 5 Maret 2024, harga beras berkisar Rp 14.000-Rp 20.000 perkilogram, telur ayam Rp32.000-Rp33.000 perkilogram, daging ayam Rp42.000-Rp.60.000 perkilogram, cabai merah Rp79.000-Rp90.000 perkilogram, dan daging sapi Rp138.000-Rp160.000 perkilogram.
“Sehubungan dengan bulan Ramadan dan kemudian lebaran, tentu itu kan setiap tahun kita melihat bahwa selalu ada kenaikan. Jadi jangan kemudian masyarakat yang dikorbankan,” ujar Gilbert kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 6/3/2024.
Gilbert menduga lonjakan juga disebabkan karena Pemprov DKI menyelenggarakan program Bantuan Sosial (Bansos).
“Artinya pemerintah melakukan program yang tidak memperkirakan dampaknya terhadap masyarakat. Ini sebuah kebijakan tak terukur sebenarnya,” ucap dia.
Ia pun mendorong Pemprov DKI Jakarta bertindak nyata dengan mengunjungi seluruh pasar guna menstabilkan harga bahan pokok.
Dengan begitu, sambung Gilbert, Pemprov DKI menyaksikan langsung jeritan warga yang terimbas lonjakan harga tersebut. Harga pangan naik gila-gilaan, di sini kan menjadi tidak nyaman buat masyarakat.
Sementara itu di hari yang sama namun di tempat berbeda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati meminta warga tidak panik menghadapi lonjakan harga.
“Jangan pernah bagi masyarakat Jakarta melakukan aksi panik buyying. Karena begitu melakukan aksi borong atau panik buyying, justru itu yang membentuk harga menjadi tinggi,” ungkap Suharini.
Di sisi lain, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memastikan stok bahan pokok aman dan inflasi di Jakarta terkendali.
Hal itu diungkapkan Heru usai menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia (BI) dan sejumlah instansi terkait di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat.
Heru mengatakan, pihaknya terus bersinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, BI, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, hingga Polda Metro Jaya untuk menekan inflasi.
“Hari ini kita memastikan, pertama, menjaga inflasi. Kedua, ada beberapa poin yang menjadi faktor-faktor inflasi di DKI, terutama terkait listrik dan bahan bakar, serta makanan tentunya,” ungkap Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.
Heru menambahkan, salah satu langkah konkret untuk menekan inflasi di Jakarta adalah memastikan ketersediaan bahan pangan aman, dengan mengecek ketersediaannya di Perum Bulog maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station.
“Bulog menyampaikan ke kita semua dan Food Station, stok cukup memadai untuk kebutuhan di Jakarta,” kata dia. (*Kikel)
