Mimbarrepublik.com, Jakarta- Mantan hakim agung Gayus Lumbuun mengatakan, kasus perkara korupsi Badan SAR Nasional (Basarnas) harus berjalan menurut Undang-Undang (UU) yang berlaku dan tidak boleh dihentikan. Perkara ini harus dituntaskan melalui peradilan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana, yakni pengadilan militer. Ketentuan itu berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.
Namun, kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa yang menjerat Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfianto (HA), dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) ini tetap perlu melalui persidangan koneksitas.
“Koneksitas memang sudah lama sekali tidak muncul, saya tidak tahu apakah selama ini tidak diperhatikan. Saya tidak heran Danpuspom TNI datang saya tidak heran. Karena itu mereka meminta agar instrumen hukum itu berjalan sesuai UU itu,” terang Gayus kepada awak media, Rabu 2/8/2023.
Gayus berpendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh menangkap, tetapi harus memberitahu TNI. Karena yang boleh menentukan status tersangka untuk dibawa ke pengadilan adalah TNI.
“Karena wilayah TNI. Perkara ini harus berjalan secara transparan agar publik jelas, publik tahu TNI menggunakan peradilan untuk melindungi atau sebaliknya menghukum seberat-beratnya prajurit yang korupsi,” tuturnya. (*Nur)
