Mimbarrepublik.com, Jakarta– Kepedulian masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meningkat. Tak terkecuali para aktivis mahasiswa. Salah satunya datang dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jabodetabeka-Banten.
Menurut Ketua Bidang Parawisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Rusdi; Bicara dinamika yang terjadi di lembaga anti rasuah tersebut harus dijauhkan dari kepentingan-kepentingan politik yang dapat melemahkan penegakkan hukum di tubuh KPK.
Rusdi menyoroti kasus aksi unjuk rasa yang dilakukan atas nama Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada Kamis 6/4/2023 kemaren, di depan kantor KPK.
“Aksi tersebut penuh dengan kepentingan dan intervensi politik eksternal,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat 7/4/2023.
Aksi unjuk rasa itu, tambahnya, dilakukan oleh oknum-oknum PB HMI yang penuh dengan kepentingan politik praktis. Aksi dilakukan tanpa ada pembahasan yang dilakukan dalam rapat harian PB HMI. Hal ini telah mencederai mekanisme dan marwah organisasi.
Menurut dia, seharusnya PB HMI lebih fokus kepada isu-isu Kebangsaan dan isu-isu keumatan didalam maupun di luar negeri. Bukan malah menjadi panitia pelaksana aksi kepentingan kelompok dan golongan tertentu, dirinya melihat bahwa PB HMI sekarang tidak lagi mengawal isu-isu keumatan dan kebangsaan.
“Mereka lebih fokus terhadap isu-isu politik yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Itu jauh dari nilai-nilai independensi dan juga idealisme mahasiswa yang dapat mencoreng nama baik organisasi HMI se-Indonesia.” tegas Rusdi.
Untuk itu, lanjut Rusdi, meminta agar Ketua Umum PB HMI menegur oknum-oknum PB HMI yang telah menyeret PB HMI masuk dalam kepentingan politik praktis tersebut, dan juga harus menegur secara tegas terkait keterlibatan beberapa oknum pengurus PB HMI yang melakukan aksi unjuk rasa di depan KPK.
“Karena, aksi yang mereka lakukan diduga adalah aksi titipan dan tidak ada instruksi dari ketua umum untuk seluruh kader HMI se-Indonesia.” tandasnya.
Karena itu, Badko Jabodetabeka Banten mengutuk keras atas keterlibatan Pengurus Besar HMI yang melakukan aksi yang diduga titipan di depan KPK.
Pihaknya mendesak Raihan Ariatama selaku Ketua Umum PB HMI harus menegur dan jika perlu segera mengganti pengurus yang tidak tertib. (*red)
