Mimbarrepublik.com, Jakarta- DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperbanyak lapangan pekerjaan dan kuota pendidikan gratis. Program tersebut dinilai mampu menurunkan angka kemiskinan di Ibu Kota.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2023 tercatat ada 477.830 atau 4,44% penduduk berkategori miskin miskin dari total 10,67 juta penduduk di Jakarta.
“Jangka pendek harus mampu menyiapkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan jangka panjangnya Pemerintah harus memberikan pendidikan gratis. Hasilnya bisa mengurangi pengangguran,” ujar Basri Baco, anggota Komisi E kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 20/12/2023.
Ia menyampaikan berdasarkan data BPS juga jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 397.623 orang pada Februari 2023 dan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 mencatat ada 75.303 anak di DKI Jakarta putus sekolah.
Untuk mendukung dua program tersebut, Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Sholikhah mengimbau Dinas Sosial melakukan update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala untuk memastikan bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Pemprov tepat sasaran.
“Dinas Sosial juga harus memastikan bahwa berapa sesungguhnya masyarakat Jakarta yang masih di dalam taraf kemiskinan. Itu juga harus tepat. Sehingga anggaran APBD Jakarta bisa dirasakan manfaatnya untuk mereka-mereka yang berhak mendapat bantuan,” ungkapnya.
Sebelumnya, DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 81,7 triliun, dimana salah satu program prioritasnya yakni penanggulangan kemiskinan dengan anggaran Rp7,77 triliun atau 11% dari total belanja daerah. (*Kikel)
