Mimbarrepublik.com, Jakarta- Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyesali dinasti politik yang diciptakan oleh Pemerintah saat ini melalui penggunaan kekuasaan bahkan menabrak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu ditunjukkan lewat putusan MK yang membuka jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Menurutnya, hal tersebut senada dengan pandangan sejumlah tokoh, budayawan, seniman, hingga ahli hukum tata negara.
Mulai dari Gunawan Muhammad, Hamid Awaluddin, Butet, hingga Aep Saifullah. “Semua menyuarakan hal yang sama,” kata Hasto saat memperkenalkan Yenny Wahid masuk di barisan TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Jumat (27/10).
Menurutnya, ambisi kekuasaan pemerintahan di rezim saat ini begitu telanjang diperlihatkan, hingga menabrak konstitusi pun sah-sah saja dan menjadi pembenaran, PDIP tentu tidak setuju dengan hal itu.
“Ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui MK. Ini yg didengarkan oleh PDIP, karena kami partai yang berasal dari rakyat,” sahutnya.
Hasto menyatakan bahwa sikap PDIP adalah tegak lurus pada konstitusi. Sehingga pihaknya mempercayakan kredibilitas majelis etik MKMK.
“Kami tidak campur tangan kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum kami serahkan sepenuhnya lembaga majelis etik yang sudah dibentuk. Kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya, ” pungkasnya. (*Wari)
