Mimbarrepublik.com, Jakarta- Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wachid mendukung upaya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, yang meminta industri pulp dan kertas untuk terus meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Menurut politisi asal Riau ini, permintaan Menteri Bahlil ini sangat bagus dan menjadi patokan bagi perusahan dalam membantu meningkatkan ekonomi nasional lewat penyerapan tenaga kerja baru.
Namun, pemerintah juga perlu melihat atau mendengar apa yang menjadi kebutuhan dari para pelaku industri ini agar keinginan bersama meningkatkan ekonomi nasional berjalan baik.
“Bagus dong. Artinya memang kalau para pengusaha diminta kontribusinya untuk meningkatkan perekonomian nasional, tentu segala sesuatu harus ada komunikasi apa kendalanya, apa yang dibutuhkan oleh para pelaku industri ini supaya memang betul-betul antara keinginan pemerintah dengan kebutuhan di lapangan selalu match begitu, itu yang perlu dilakukan,” kata Abdul Wachid kepada wartawan, Minggu 13/8/2023 di Jakarta.
Dikatakan Abdul Wachid, rencana perusahan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL Group) meningkatkan investasi di anak perusahannya, Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan, sebesar Rp33,4 triliun selama periode 2021 hingga 2023 mendapat dukungan penuh, karena investasi tersebut akan menghadirkan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi meningkat.
“Bagus itu, bagus. Artinya begitu investasi ada tentu lapangan pekerjaan terbuka begitulah pekerjaan terbuka tentu konsumsi meningkat kalau konsumsi meningkat tentu pertumbuhan juga meningkat,” ucapnya.
Namun, meski informasi tersebut menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Riau, pemerintah harus memastikan kebutuhan tenaga kerja harus diutamakan dari dalam negeri, bukan dari luar negeri.
Pasalnya, jika diutamakan pekerja luar, akan menimbulkan kecemburuan dan berujung pada aksi-aksi yang tidak diinginkan bersama dan kondisi itu akan memperburuk ekonomi nasional.
“Yang jadi persoalan itu jangan semua tenaga kerja dari luar, dari persentasenya itu harus 60 : 40. Jadi 40% dari luar tenaga kerja lokal, supaya apa, supaya tidak ada gap antara keberadaan perusahaan dengan masyarakat, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan kecemburuan, tidak menimbulkan rasa ketidakadilan sehingga konflik antara masyarakat dan perusahaan itu tidak terjadi,” jelasnya.
Politisi PKB ini meminta agar Menteri Bahlil harus memberikan tekanan kepada pihak industri agar sejalan dengan rencana besar pemerintah, baik meningkatkan investasi maupun membuka lapangan kerja yang banyak. Selain itu, Abdul Wachid pun mengingatkan pemerintah agar mempermudah pengurusan izin oleh investor demi kelancaran investasi di Indonesia.
“Yang jelas kemudahan, kemudahan investasi itu harus ada, kemudahan dalam artian tidak melanggar norma-norma yang ada. Norma-norma yang ada itu umpamanya lingkungan harus dijaga itu paling utama, kemudian kenapa saya menekankan lingkungan karena kan kita ini ingin hidup lama, bukan hanya kita yang menikmatinya tapi kan ada generasi di bawah kita yang harus ikut juga menikmati,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan manfaat bagi negara, baik berupa nominal atau angka maupun kedamaian dan keberlanjutan, Industri hadir itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, tetapi harus bisa dikendalikan. Nah untuk mengendalikan itu tentu lingkungan ini harus ditata dengan baik.
“Investasi itu harus dimudahkan, tetapi juga tidak mengabaikan aturan yang ada, yang penting itu aja. Sebenarnya bagi pengusaha itu yang penting sektor perizinannya ini mudah,” pungkasnya. (*Wari)
