Mimbarrepublik.com, Jakarta- Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajuddin Abdul Wahab mengingatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar fokus menghadapi kasus korupsi CPO yang belakangan ini ikut menyeret namanya, daripada sibuk menyerang balik tokoh senior dan kader Golkar yang mengusulkan musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Hal itu dikatakan Sirajuddin merespon pernyataan Airlangga Hartarto yang menuding pihak internal Golkar yang ingin menggelar munaslub dengan sebutan “Bajak Laut” karena berusaha menggoyang posisinya sebagai ketua umum.
Sirajuddin kembali mengatakan, dalam anggaran rumah tangga (ART) Partai Golkar sudah diatur terkait munaslub, sehingga istilah bajak laut tidak layak disampaikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai.
“Jadi yang pertama adalah munaslub itu bukan satu hal yang haram dilakukan dalam Partai Golkar. Jadi sebab-sebabnya sudah jelas di dalam anggaran rumah tangga, kalau misalnya ada istilahnya bajak laut dan segala macam justru pertanyaan sebaliknya memangnya ada yang mau membajak Golkar,” kata Sirajuddin kepada wartawan, Jumat 11/8/2023 di Jakarta.
Menurut Sirajuddin, tidak ada satupun kader Golkar yang mau membajak partai berlambang pohon beringin ini, namun dorongan para kader terkait munaslub ini semata-mata untuk menyelamatkan partai setelah Airlangga Hartarto tersangkut kasus korupsi minyak goreng atau CPO.
“Menurut yang kita lihat, dinamika hari ini kan tidak ada orang yang membajak, ini kan problem utamanya itu adalah muncul problem hukum yang hari ini dialami Pak Airlangga yang berkaitan dengan pemanggilan di Kejaksaan sebagai saksi berkaitan dengan korupsi CPO,” ujarnya.
Untuk itu, Sirajuddin menilai sebagai partai besar semestinya semua kader harus memikirkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi, kemungkinan-kemungkinan proses hukum atas Airlangga meningkat dari saksi menjadi tersangka. Sebab, berkaca pada kasus KTP-E yang menjerat nama Setya Novanto, hal tersebut terus membayangi ingatan para kader karena dikhawatirkan kasus korupsi CPO ini menjadi bola panas yang membahayakan posisi ketua umum dan Partai Golkar.
“Jadi jangan alergi melihat kata-kata munaslub itu sebagai suatu hal yang dianggap proses pembajakan di dalam Partai Golkar. Pasalnya, munaslub di Partai Golkar itu kan bukan suatu hal yang baru sudah pernah dilakukan dua kali, jadi bukan suatu hal yang baru,” ucap Sirajuddin
Lebih lanjut Sirajuddin juga mengingatkan bahwa partai Golkar punya pengalaman tentang persoalan hukum yang dialami oleh Pak Novanto dulu. Semua orang menganggap Pak Novanto aman-aman dengan kasus e-KTP, ternyata ujung-ujungnya kan Pak Novanto menjadi tersangka di KPK. Berkaitan dengan itu sehingga munculah munaslub, jadi sangat disesalkan pihak yang dulu terlihat vokal bersuara saat dihadapkan pada kasus Setya Novanto, tapi kelihatan pura-pura lupa, hal ini nampak ada perlakuan yang berbeda dan kurang sensitif dalam merespon masalah yang sebenarnya sangat besar.
“Apakah kasus yang dihadapi Airlangga saat ini di Kejaksaan itu sudah ada pernyataan? Kecuali (mungkin) jika sudah ada pernyataan resmi daripada Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa Airlangga tidak terkait dengan urusan CPO,” tukasnya.
Dikatakan pria yang akrab disapa Siraj ini, sebagai kader Partai Golkar, ia meminta kepada Kejagung untuk memperjelas status Airlangga dalam kasus korupsi CPO ini. Jika Airlangga tidak terkait dengan kasus CPO Kejaksaan segera mengatakan bahwa Airlangga tidak terkait, sehingga citra Partai Golkar di dalam menghadapi Pemilu tidak terpuruk akibat terbebani bayang-bayang kasus korupsi tersebut. “
“Tinggal tujuh bulan lagi, kita ingin citra Golkar bisa baik di tengah-tengah masyarakat karena ini penting. Perlu diketahui, transisi dari Pak Novanto ke Pak Airlangga itu di dalam Munaslub itu Pak Airlangga mengangkat kata ‘Golkar Bersih’ sebagai tema munas, apakah hari ini dengan kasus seperti itu masih tetap diberlakukan kata Golkar bersih itu. Jadi itu yang berkaitan dengan persoalan bajak laut,” tandasnya. (*Nur)
